UU
Republik Indonesia. 1961. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Jakarta.
Indonesia, Republik. 1970. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Jakarta.
Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Jakarta.
Republik Indonesia. 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Jakarta.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal. Jakarta.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Jakarta.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
Republik Indoensia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jakarta.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Jakarta.
